LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum SATU PETA MKG menjelaskan dasar-dasar hukum yang mendukung penyelenggaraan dan penggunaan portal GIS ini. Portal ini didirikan berdasarkan berbagai peraturan dan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan data geospasial, meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Indonesia. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, BMKG memastikan bahwa semua informasi yang disajikan dalam portal ini memenuhi standar nasional dan internasional serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyebaran data kepada masyarakat.
| NO | PERATURAN | UNDUH / LIHAT |
|---|---|---|
| 1 | Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Link |
| 2 | Undang-Undang RI nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial | Link |
| 3 | Peraturan Pemerintah RI nomor 9 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang informasi geospasial | Link |
| 4 | Peraturan Presiden RI nomor 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional | Link |
| 5 | Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika nomor 20 tahun 2015 tentang jaringan Informasi geospasial di lingkungan BMKG | Link |
| 6 | Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika | Link |